Jika Dilegalkan, Mungkinkah Bitcoin Membantu Perekonomian Indonesia ?

Pertanyaan dalam judul di atas tidaklah berlebihan. Seperti diketahui bersama bahwa perekonomian Indonesia akhir-akhir ini memang sedang bergerak ke arah positif namun terbilang lambat. Dilansir dari Tribun (28/12/2017) di tahun 2017 perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,02 persen, terhitung lebih stabil 3 persen saja dari tahun 2016. Jika dilegalkan apakah Bitcoin mampu membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia ?

Sebagai perbandingan, negara Jepang telah melegalkan Bitcoin sejak April 2017. Mengutip dari Finance Detik (03/01/2018) menurut satu riset yang dilakukan Nomura Instinet, pertumbuhan ekonomi Jepang akan terdorong dengan Bitcoin. Dalam laporannya, Nomura memperkirakan masih ada keuntungan besar yang belum terealisasikan oleh para investor Bitcoin Jepang di awal 2017. Diperkirakan pula belanja masyarakat Jepang bisa meningkat hingga 23,2 miliar Yen sampai 96 miliar Yen.

"Kami memperkirakan ada potensi dorongan terhadap produk domestik bruto (PDB) riil pada kuartal tahunan sekitar 0,3%," ungkap laporan tersebut seperti dikutip dari CNBC, Rabu (3/1/2018).

Pelegalan uang Bitcoin sendiri membuat Jepang saat ini menjadi salah satu pasar uang digital terbesar. CryptoCompare melaporkan bahwa perdagangan Bitcoin terhadap Yen telah mencapai hampir setengahnya volume perdagangan uang digital.

Lain halnya dengan Jepang, Korea Selatan justru melarang perdagangan Bitcoin. Bahkan pemerintah akan bertindak tegas menutup bursa perdagangan. Januari 2018 ini peraturan tersebut mulai dijalankan.

Lalu bagaimana dengan Indonesia ?

Kabar terbaru dirilis CNN (13/01/2018) pemerintah melalui Bank Indonesia telah resmi menegaskan larangan transaksi pembayaran menggunakan Bitcoin. Dalam siaran persnya, BI menegaskan, “Hal itu sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus dipenuhi dengan uang, atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan Rupiah”.

Selain itu menurut BI peraturan ini juga berlandaskan pada PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Larangan ini pun didukung oleh PT. Bitcoin Indonesia. Oscar Darmawan, CEO Bitcoin Indonesia mengaku sepaham dan setuju bahwa Bitcoin tidak boleh dijadikan alat pembayaran yang sah di Indonesia, namun Bitcoin adalah aset digital.

Suara Bitcoiner Dari Forum Bitcointalk

Menanggapi pertanyaan salah satu member terkait apakah Bitcoin bisa membantu pertumbuhan perekonomian Indonesia jika dilegalkan, begini sebagian kesimpulan pendapat para anggota lain.

Berdasarkan jumlah pengguna Bitcoin yang masih sangat sedikit, maka Bitcoin hanya akan membantu perekonomian sebagian kecil masyrakat saja.

Bisa saja Bitcoin menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia jika para trader Bitcoin dikenakan pajak. Namun ini pun nampaknya juga tak seberapa, mengingat penggunanya juga sangat sedikit.

Jika Bitcoin dilegalkan, mungkin hanya akan mengurangi sedikit pengangguran. Hal ini jika para pemilik Bitcoin yang sudah sukses lalu membuka usaha luar jaringan (offline) sehingga memberi peluang kerja bagi masyarakat sekitar.

Itulah sedikit ulasan tentang kemungkinan Bitcoin mempengaruhi perkembangan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Mungkin akan lebih tepat seperti dikatakan CEO Bitcoin Indonesia, bahwa Bitcoin adalah aset digital. Tinggal kini Anda para bitcoiner setelah sukses berusaha memberikan efek positif perekonomian di lingkungan.

#ALTCOINS #BITCOINS #CRYPTOCURRENCY